Peran pemerintah sangat penting dalam melawan tindak pidana laut di perairan Indonesia. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mengawasi dan melindungi perairan tersebut dari berbagai tindak pidana seperti pencurian ikan, penangkapan ikan ilegal, dan perdagangan manusia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia, “Peran pemerintah dalam melawan tindak pidana laut sangat vital untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara dalam bidang maritim.” Bakamla sendiri telah melakukan berbagai upaya seperti patroli laut, kerjasama dengan negara-negara lain, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga perairan Indonesia.
Selain itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam melawan tindak pidana laut. “Kita harus bekerja sama dengan TNI, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana laut di perairan Indonesia,” ujarnya.
Namun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam melawan tindak pidana laut, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution, “Kurangnya koordinasi antarinstansi dan minimnya sumber daya menjadi hambatan utama dalam melawan tindak pidana laut di Indonesia.”
Untuk itu, perlu adanya sinergi antarinstansi, penguatan hukum laut, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga perairan Indonesia. Dengan demikian, peran pemerintah dalam melawan tindak pidana laut di perairan Indonesia akan semakin efektif dan efisien.