Peran penting peraturan hukum laut dalam membangun kedaulatan negara tidak bisa dianggap remeh. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan negara di laut sangatlah vital.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut yang jelas dan kuat sangat diperlukan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam di perairan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menegaskan pentingnya penegakan hukum laut guna menjaga kedaulatan negara.
Peraturan hukum laut sendiri telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, yang juga dikenal sebagai UNCLOS. UNCLOS memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut serta sumber daya alamnya. Dengan mengacu pada UNCLOS, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan negaranya di laut.
Dalam upaya membangun kedaulatan negara di laut, penegakan hukum laut juga memegang peranan penting. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Keamanan Laut, A. Taufiqurrahman, yang menekankan pentingnya kerja sama antar negara dalam mengatasi permasalahan di laut. Melalui penegakan hukum laut yang baik, negara dapat melindungi kepentingannya di laut dan mencegah konflik yang bisa merugikan kedaulatan negara.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting peraturan hukum laut dalam membangun kedaulatan negara sangatlah vital. Melalui pengaturan yang jelas dan penegakan hukum yang kuat, Indonesia dapat memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di laut serta memperkuat kedaulatan negaranya. Seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, “Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.”